2. Setiap tahun DPR menghabiskan uang pajak rakyat sebesar Rp 511 miliar hanya untuk 3P, yaitu Pemboros anggaran, Pembolos di rapat, dan Provokator publik.
3. Setiap komisi di DPR berlomba membuat panitia kerja (panja), tim perumus (timus), dan tim sinkronisasi (timsin) karena ada anggarannya. Pada 2010, pagu anggaran untuk panja Rp 3.822.500.000. Setiap komisi dijatah maksimal 2 panja untuk setiap masa sidang.
4. Tahun 2011, indeks satu penetapan RUU dari usulan DPR diusulkan naik dari Rp 4.405.657.000 menjadi Rp 4.848.657.000 per RUU; indeks pembahasan usul DPR dari Rp 5.950.010.000 menjadi Rp 6.235.010.000 per RUU; dan indeks pembahasan usul dari pemerintah dari Rp 5.950.010.000 menjadi Rp 6.235.010.000 per RUU.
DATA GAJI DPR:
Sumber: Seknas Fitra
http://nasional.kompas.com/read/2011/05/12/15500065/DPR.Rp.14.Juta.Itu.Tunjangan.Komunikasi
Hak Keuangan Dan Tunjangan Konstitusional Anggota DPR RI Tahun 2011:
Setiap bulan, anggota DPR memang memperoleh tunjangan sebesar Rp 14 juta untuk berkomunikasi, tetapi tidak seluruhnya berbentuk tunjangan pulsa. Di slip gaji anggota Dewan, tertulis nomenklatur tunjangan komunikasi intensif sebesar Rp 14.140.000.
Itu uang komunikasi intensif. Digunakan untuk semua kegiatan komunikasi antara anggota Dewan dan konstituennya.
http://nasional.kompas.com/read/2011...gan.Komunikasi
Quote:
Pemborosan DPR yang Tidak Terliput Media TV
setelah munculnya TV news di Indonesia ( tente Metro dan bang one), para anggota dewan terhormat mulai hobi bersidang di studio, bukanhanya mencari polularitas dan tambahan uang saku sang dewan terhormat juga sekalian berlagak sok pintas dan suci, sok bicara uang rakyat dan anti korupsi bergaya glamor bak artis, hobi omong kosong seolah berisi. bicara atas nama rakyat tapi ga pernah tobat. tidak partai suci tidak partai laknat sama-sama masuk jeruji besi dan masih sematat konfrensi pers di depan live TV.
belum sempat dewan terhormat dilantik, para dewan sudah menghabiskan uang rakyat sebesar 11miliyar untuk biaya pelantikan. Bayangkan, untuk pelantikan 560 calon anggota DPR dan 132 calon anggota DPD, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menganggarkan biaya Rp 11 miliar. Jika dibagi secara kasar untuk semua calon anggota DPR/DPD, setiap calon terpilih akan menerima dana Rp 15,89 juta.
Biaya pelantikan untuk setiap calon terpilih anggota DPR ternyata jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya sosialisasi pemilu legislatif untuk setiap pemilih. Ketimpangan itu menunjukkan buruknya dan tidak adanya prioritas KPU dalam membuat anggaran pemilu.
Sesuai data yang ada, dana penyusunan, penyempurnaan, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU tahun 2008 mencapai Rp 58,69 miliar. Sementara dana sosialisasi tahapan penyelenggaraan Pemilu 2009 dalam DIPA KPU 2009 mencapai Rp 12,92 miliar.
Jika dijumlahkan, dana sosialisasi pemilu legislatif pada 2008-2009 mencapai Rp 71,61 miliar. Dan bila dibagi dengan 171 juta pemilih, setiap pemilih hanya mendapat manfaat dana sosialisasi sebesar Rp 418,77. Artinya, dibandingkan dengan dana pelantikan untuk setiap calon anggota DPR, biaya pelantikan satu anggota DPR/DPD sekitar 38.000 kali lebih besar dibandingkan dengan biaya sosialisasi untuk setiap pemilih.
Kini, setiap anggota DPR periode 2009-2014 yang dilantik 1 Oktober 2009 juga akan mendapat anggaran perjalanan dinas pindah. Total anggaran perjalanan dinas pindah untuk 560 anggota sekitar Rp 26 miliar atau sekitar Rp 46,5 juta per anggota.
Sebanyak 496 unit rumah dinas (rumdin) anggota DPR di kawasan Kalibata, Jakarta, direnovasi. Proyek bernilai miliaran rupiah itu sempat menjadi rebutan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR dan Sekretariat Negara (Setneg). maklum nilainya miliyaran, janga ngiri ya…. wekekkeke….. Namun, jumlah secara pasti juga belum diketahui. Hanya, data yang dimiliki Indonesian Budget Center (IBC) menyatakan bahwa proyek untuk 496 rumah anggota DPR itu setidaknya akan menyedot uang negara Rp 400 miliar. Rinciannya, anggaran renovasi untuk tahun anggaran 2008 sebesar Rp 300 miliar dan untuk tahun ini Rp 100 miliar.
ada berita baru yang sangat senyap di media, soal anggaran konyol 250 eM, untuk membuat gedung baru di kompleks senayan alasannya gedung Nusantara 1 yang sangat megah dan menjulang tinggi itu sudah tidak layak ditempati, katanya…. katanya….. katanya….. itu katanya loh.,.,. kata anggota dewan terhormat
Gedung Nusantara I, kata anggota dewan terhormat yang tidak saya hormati dibangun untuk anggota dewan periode 1992-1997 dan saat ini masih digunakan oleh anggota dewan periode 2009-2014.
Gedung ini tidak didesaign untuk jumlah yang sekarang. Kalau dulu anggota dewan berjumlah 500 dengan masing-masing asisten pribadi satu orang dan dua orang staf. Kalau sekarang jumlahnya sudah 560 dengan rencana satu orang anggota dewan dilengkapi 7 staf ahli. masa hanya nampah 67 personil di gedung Nusantara 1 sampai harus bikin gedung baru, bercanda ini pasti bercanda….
Anggota Badan Anggaran DPR Romahurmuzy sebelumnya menyatakan bahwa anggaran Rp 250 miliar dirasa kurang sehingga pembiayaan gedung baru akan makan dua tahun anggaran. “Jadi setelah RAPBN-P 2010 dan dianggarkan lagi tahun depan. Nggak sampai setriliunlah, paling ratusan juta (tambahannya) sudah selesai,
Rencananya gedung baru ini akan berlantai 40. Dengan jumlah sebanyak itu maka memang dibutuhkan gedung baru. Ini demi keselamatan, preeetttttt………… prikitiw… gedung baru euy….
masa tiap periode harus renovasi rumah dan bikin gedung baru.,.,.,.? duh gusti kulo nyuwun ngapuro, wakil-wakil rakyat terhormat yo podo mbeling,,,, iki piye gusti…
denger-denger kabar burung Pemerintah bersama DPR sedang membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan tahun 2010. Dalam pembahasan, Wakil Rakyat memaksa kepada pemerintah supaya memberikan tambahaan anggaran sebesar Rp 250 miliar.
Dengan penambahaan alokasi anggaran ini, maka total seluruh anggaran DPR menjadi sekitar Rp 2,2 triliun. Padahal alokasi anggaran dalam pagu APBN yang disahkan DPR adalah sebesar Rp 1,9 triliun dan kenaikan alokasi DPR 90.3 persen dari total seluruh anggaran DPR.
Kenaikan anggaran sepertinya akan lolos begitu saja. Sebab tidak ada pengawasan dari publik. Dan pada sisi lain, anggota DPR sangat pintar mengalihkan isu antara lain kunjungan penggagas kasus Bank Century ke sejumlah tokoh publik, isu pembentukan panitia khusus pajak.
Sementara itu anggaran perjalanan luar negeri Rp 122 miliar tak akan pernah diutak-atik dan dipermasalahan dalam pembahasan. Apalagi untuk dihilangkan. Perjalanan ke luar negeri untuk setiap negara akan mengikutsertakan 13 anggota dewan yang terhormat dan dua orang sekretaris selama tujuh hari.
Permintaan kenaikan anggaran DPR yang telah disetujui Badan Urusan Rumah Tangga DPR dan sedang dibahas antara pemerintah di antaranya rumah aspirasi untuk 77 daerah pemilihan sebesar Rp 78.9 miliar, tenaga ahli untuk anggota 545 orang Rp 49 miliar, dan asuransi kesehatan dan keluarganya dengan Fasilitas VVIP Rp 10 miliar.
Sementara asuransi kesehatan anggota DPR dinilai sangat mahal. Setiap anggota DPR menerima asuransi kesehatan Rp 66 juta lebih per orang dengan fasilitas VVIP. Setiap bulan anggota DPR memperoleh asuransi kesehatan Rp 5,5 juta dari total anggaran asuransi DPR Rp 37,2 miliar.
Jika dibandingkan dengan asuransi orang miskin yang sudah dialokasikan Rp 5 triliun. Anggaran itu kalau diberikan untuk 32,53 juta orang miskin, maka per orang menerima alokasi anggaran kesehatan hanya sekitar Rp 150 ribu tiap tahun. Sedangkan untuk satu bulan hanya Rp 12,809.
 |
